Apabila tidak seluruh anggaran terserap dalam tahun anggaran berjalan, apakah sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya? Bagaimana caranya?

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 17 ayat 2, maka PA/KPA dapat mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Sisa anggaran dari DIPA tidak dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya;

Bagaimana mekanisme pengadaan barang/jasa untuk keperluan internal BUMN/BUMD? Apakah harus mengacu pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010?

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 Ayat (1) huruf b, ruang lingkup berlakunya peraturan presiden ini antara lain bagi pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BUMN/BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
2. Namun bilamana kegiatan tersebut dibiayai dari dana kas BUMN atau berasal dari pendapatan operasional BUMN/BUMD, dimana hasil dari pengadaan tersebut dicatatkan sebagai kekayaan BUMN/BUMD yang dipisahkan, maka proses pengadaan kegiatan tersebut dapat dikelola langsung oleh BUMN/BUMD sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Mengingat modal BUMN/BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka pimpinan BUMD dapat menyusun sendiri Pedoman Pengadaan Barang/Jasa;
3. Pedoman tersebut digunakan untuk mengatur proses pengadaan yang seluruh sumber dananya tidak tercatat dalam APBN/APBD, maupun untuk kegiatan yang dimaksud pada butir (2) di atas, baik melalui penyedia barang/jasa maupun dengan cara swakelola. Meskipun demikian, diharapkan penyusunan pedoman tersebut tetap mengikuti prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang berlaku umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010  Pasal 5 yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,  adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Aturan apakah yang digunakan ULP/Pejabat Pengadaan di samping SK dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010?

Pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu kepada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait dengan pengadaan barang/jasa, antara lain peraturan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi serta peraturan mengenai keuangan dan perbendaharaan negara.